"Ya nggak akan bisa, mana ada bensin untuk orang miskin? Anda semua bukan orang miskin kan kalau pakai motor dan mobil?" cetus Ari ketika ditemui di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/4/2011).
Menurut Ari, sebutan 'bensin miskin' untuk menyindir agar masyarakat kaya tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak akan berhasil sepanjang tidak ada landasan hukum yang jelas.
"Ya itu kesadaran sendiri-sendiri saja, dan sekarang ada gak landasan hukumnya yang tidak memperbolehkan (orang yang mampu beli Pertamax namun masih beli Premium), kan nggak ada kan? Itu yang repot," ujarnya.
Wacana pembatasan BBM juga dinilainya tidak akan berhasil karena justru akan memicu spekulasi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah angkot yang beralih menjual BBM.
"Sama saja seperti kalau mau kuota daerah. Kalau nanti habis gimana? Terus nanti dispekulasikan juga seperti yang Pak JK bilang. Nanti angkot bukannya narik, malah jual BBM," tambah Ari.
Ari mengaku dirinya lebih setuju untuk naikkan harga BBM bersubsidi ketimbang memberlakukan kebijakan yang masih dinilai tidak efektif.
"Saya juga sependapat dengan Pak JK, naikin harga saja. Dari dulu juga isunya menaikkan harga, ya naikkan saja. Lihat subsidi mampunya berapa, kalau sudah lebih batasnya dan harus naik ya naik. Orang DPR juga bilang untuk naikkan," tutur Ari.
"Kalau ingin melakukan pembatasan pembatasam (pengendalian BBM) ya bisa saja. Tapi kan harus adil dan harus efektif dan juga jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu kan?" lanjutnya.
Seperti diketahui, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, nama premium ini terlalu mewah sebagai BBM yang masih disubsidi pemerintah.
"Premium namanya terlalu mewah untuk BBM yang disubsidi. Terlalu lux. Nama-nama seperti premium itu terlalu bagus. harusnya diberi nama bensin miskin," ujar Darwin pada Kamis (31/4/2011) lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar